Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Perbaikan Data

A. Penetapan Nama ATAU TANGGAL LAHIR

1. JIKA NAMA ATAU TANGGAL LAHIR DALAM SK CPNS DENGAN IJAZAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGANGKATAN CPNS BERBEDA
2. Perbaikan dilakukan oleh BKN Pusat di Jakarta
3. Hasil ralat atau perbaikan berbentuk Surat Penetapan bukan penggantian SK CPNS.
4. Berkas persyaratan:
   1. Surat pengantar dari pimpinan perangkat daerah ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
   2. Fotokopi SK Konversi NIP dilegalisir
   3. Fotokopi SK CPNS dilegalisir
   4. Fotokopi SK PNS dilegalisir
   5. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat (KP)Pertama dilegalisir
   6. Fotokopi SK KP Terakhir dilegalisir
   7. Fotokopi Kartu TASPEN dilegalisir
   8. Fotokopi Kartu Pegawai dilegalisir
   9. Fotokopi Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan CPNS dilegalisir

Keterangan:

1. Surat pengantar bagi PNS dilingkungan TK, SD, SMP, UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, dan Koordinator Wilayah Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, sedangkan perangkat daerah lainnya oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing.
2. Persyaratan huruf b, c, d, e, f, g, h, dan i diserahkan rangkap 2.
3. Legalisir fotokopi SK Konversi NIP, SK CPNS, SK KP, Kartu Taspen, Ijazah, dan Kartu Pegawai minimal oleh pejabat Eselon II.

B. Perbaikan Nama, TMT CPNS, Jenis kelamin Dan Cetak Ulang SK Konversi NIP

1. Perbaikan dilakukan oleh BKN Regional I Yogyakarta
2. Berkas persyaratan:
   1. Surat pengantar dari pimpinan perangkat daerah
   2. Asli SK Konversi NIP
   3. Fotokopi SK Konversi NIP dilegalisir
   4. Fotokopi SK CPNS dilegalisir

Keterangan:

1. Surat pengantar bagi PNS dilingkungan TK, SD, SMP, UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, dan Koordinator Wilayah Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, sedangkan perangkat daerah lainnya oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing.
2. Persyaratan huruf c dan d diserahkan rangkap 2.
3. Legalisir fotokopi SK Konversi NIP dan SK CPNS oleh pimpinan perangkat daerah
   
   • Prev
   • Next >>