KEPALA BKPSDM
WENNY MAYA KARTIKA, S.H, M.H
NIP 196901131993032005
Pembina Utama Muda (IV/c)
PENGUMUMAN
LINK SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DOWNLOAD MEKANISME MUTASI PNS
DOWLOAD PEDOMAN PENAKMAS
DOWNLOAD BUKU PETUNJUK PEMBUATAN KARTU ASN VIRTUAL
PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
MEKLAP DATA PEGAWAI
Download PEDOMAN
e-PERSONAL
Download PEDOMAN
e-FILE
Download PEDOMAN e-MUTASI
Download PEDOMAN e-KGB
Download FormuIir Isian Pegawai (FIP) untuk PPPK
Formulir Isian Pegawai (FIP) untuk CPNS *Download
WEBSITE TERKAIT
INFORMASI
PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
Ungaran (16/12/2019)-Admin BKD, Bertempat di Ruang Bina Praja Kompleks Kantor Bupati Semarang hari ini telah berlangsung acara Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Acara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Semarang H Ngesti Nugraha berjalan lancar dengan dihadiri Kepala BKD Partono, SH,MM, Kepala Dinas Kesehatan dr Ani Raharjo MPPM, direktur RSUD Ungaran dr Setya Pinardi MM dan undangan lainnya.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRATIF PENGADAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN FORMASI TAHUN 2019
Klik pada link gambar dibawah ini untuk download pengumuman
REKAPITULASI JUMLAH PELAMAR DALAM PENGADAAN CPNS DI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019
Ungaran (27/11/2009)-Admin BKD, Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Semarang telah melewati masa pendaftaran dari tanggal 11 november s.d 26 november 2019. Selama itu, Tim Pengadaan CPNS Kabupaten Semarang terus memantau setiap perkembagan pendaftaran dan telah melakukan verifikasi pada setiap dokumen yang diunggah pelamar melalui portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id
SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DALAM PILKADA TAHUN 2020
Ungaran (26/11/2019-Admin BKD)-Bertempat di Gedung Dharma Satya SETDA Kabupaten Semarang hari ini telah berlangsung acara Sosialisasi Netralitas ASN. Sesuai amanat PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yakni Pasal 11 huruf c bahwa, "Dalam kode etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan maka pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keperpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis / berafiliasi dengan partai politik"