Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

PELANTIKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ungaran (09/08/2021)-Admin BKD, Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati pagi ini Senin (09/08/2021) telah berlangsung acara Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha secara resmi melantik Drs. Jarot Supriyoto, MM sebagai Sekretaris Daerah difinitif yang sebelumnya dijabat oleh Plt. Sekretaris Daerah , Suko Mardiono selaku Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Hadir sebagai saksi adalah Sekretaris DPRD, Budi Kristiono, S.H. dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum , Ir. F. Totit Oktoriyanto, M.M.

Hadir dalam acara ceremonial secara tatap muka adalah Wakil Bupati Semarang; Forkopimda; Plt. Sekretaris Daerah; Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang; Para Staf Ahli Bupati Semarang; Para Asisten Sekda Kabupaten Semarang; Inspektur pada Inspektorat dan Kepala BKD, sedangkan semua OPD menyaksikan secara online melalui ruang zoom yang telah disediakan dan streaming Youtube demi upaya pencegahan penularan Covid-19.

Pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang mempunyai peran yang sangat penting karena berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun tugas dan kewajiban serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya sebagai motor penggerak Pemerintah Kabupaten Semarang.

Selain itu Sekretaris Daerah juga harus dapat membaca dinamika yang sedang berkembang dalam masyarakat, terutama untuk mempersiapkan dan mengintegrasikan segala potensi guna mendukung setiap kebijakan yang diberikan Kepala Daerah, harus mampu menyikapi teritorial dan penyelenggaran dan penyelenggaraan otonomi daerah serta mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara produktif kepada seluruh institusi baik internal maupun eksternal.

Bupati Semarang dalam sambutannya mengharapkan dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Daerah dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan prinsip “good governence” yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat.